Feedback

EITI Indonesia

Penerapan standar global terhadap
transparansi dan akuntabilitas dari industri ekstraktif

Katalog Laporan EITI

Bagian ini berisi regulasi yang membentuk industri ekstraktif bagian hulu khususnya sektor minyak bumi, gas bumi, pertambangan mineral dan Batubara di Indonesia, serta menyediakan akses ke undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait yang mengatur memastikan transparansi dalam kerangka hukum.
Bagian ini berisi kelembagaan yang membentuk industri ekstraktif bagian hulu khususnya sektor minyak bumi, gas bumi, pertambangan mineral dan Batubara di Indonesia.
Telusuri informasi lengkap mengenai proses dan hasil Lelang Perizinan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Data ini mencakup jenis izin, Wilayah Kerja (WK), pemegang izin, durasi serta pemenang, guna memantau kepatuhan dan keadilan dalam pemberian izin.

Sumber: Data Pemerintah
Berisi akses data Spasial untuk daftar izin-izin yang telah diterbitkan untuk seluruh kegiatan di sektor migas dan pertambangan. Informasi ini penting untuk memastikan transparansi dan memungkinkan pemantauan publik terhadap seluruh izin yang aktif dan berakhir.

Sumber: Data Pemerintah
Berisi Informasi Perusahaan BUMN Sektor Migas dan Pertambangan Mineral Batubara yang berperan dalam penerimaan untuk negara.

Sumber: Data Pemerintah
Informasi mengenai kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Indonesia. Data ini mencakup lokasi prospektif, data sumberdaya dan data cadangan.

Sumber: Data Pemerintah
Informasi mengenai kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Indonesia. Data ini mencakup lokasi prospektif, data sumberdaya dan data cadangan.

Sumber: Data Pemerintah dan Kuesioner Perusahaan
Berisi data ekspor komoditas ekstraktif Indonesia, termasuk volume, nilai, dan negara tujuan. Data ini memberikan wawasan tentang kontribusi sektor ekstraktif terhadap perdagangan internasional dan penerimaan devisa sektpr Industri ekstraktif.

Sumber: Data Pemerintah
Berisi informasi dan rincian penerimaan negara dari migas dan pertambangan mineral Batubara. Bagian ini menyajikan data yang sudah di rekon oleh pemerintah yang Perusahaan bayarkan kepada negara.

Sumber: Data Pemerintah dan Kuesioner Perusahaan
Berisi data transaksi keuangan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor ekstraktif. Informasi ini penting untuk memastikan transparansi dalam operasi dan tata kelola perusahaan-perusahaan milik negara.

Sumber: Data Pemerintah
Informasi terkait data pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan transportasi Perusahaan BUMN yang mengangkut hasil penjualan tambangnya, terutama jalur darat melalui kereta. Bagian ini memberikan gambaran tentang biaya logistik dan distribusi.

Sumber: Data Pemerintah
Informasi terkait bentuk-bentuk penerimaan non-moneter yang diterima negara dari industri ekstraktif, seperti lifting minyak bumi, berkontribusi pada penerimaan negara.

Sumber: Data Pemerintah
Bagian ini menyajikan data terperinci mengenai bentuk retribusi dan pajak daerah secara umum, tidak dipisahkan berdasarkan sektor ekstraktif.

Sumber: Data Pemerintah
Informasi ini menjelaskan alokasi penggunaan dana untuk Pembangunan regional dan nasional.

Sumber: Data Pemerintah
Berisi informasi mengenai alokasi dana transfer dari pendapatan ekstraktif ke pemerintah daerah berdasarkan DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, DBH Otonomi Khusus (Otsus) dan DBH SDA Minerba Royalti dan Iuran Tetap.

Sumber: Data Pemerintah
Berisi akses informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan industri ekstraktif, termasuk program pemberdayaan pemerintah (PPM) dan CSR, dana reklamasi dan pasca tambang.

Sumber: Data Pemerintah dan Kuesioner Perusahaan
Berisi informasi dan data mengenai di mana harga yang dibebankan untuk suatu komoditas batubara atau layanan lebih rendah dari harga pasar yang berlaku.

Sumber: Kuesioner Perusahaan
Bagian ini menyajikan dampak ekonomi industri ekstraktif terhadap perekonomian nasional seperti data mengenai nilai Domestik Bruto Sektor Ekstraktif Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Domestik Bruto Sektor Ekstraktif Atas Dasar Harga Berlaku.

Sumber: Data Pemerintah

Data Portal