Palembang, 21 Agustus 2025 — Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Forum Pemerintah Daerah dengan tema “Memperkuat Inisiatif dan Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Selatan”. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah provinsi, kabupaten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga perwakilan masyarakat.

Forum ini menjadi wadah dialog terbuka mengenai tantangan dan peluang transisi energi di Sumatera Selatan yang merupakan salah satu daerah penghasil energi fosil terbesar di Indonesia. Diskusi difokuskan pada upaya peralihan menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial, gender, serta perlindungan kelompok rentan.

Dalam sesi panel, Sekretariat EITI menekankan bahwa transisi energi adalah keniscayaan di tengah menurunnya cadangan energi fosil, meningkatnya krisis iklim, serta komitmen Indonesia terhadap target pengurangan emisi global. “Portal data industri ekstraktif terus kami kembangkan untuk menghadirkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga publik dapat memahami tantangan sekaligus peluang di sektor ini,” ujar perwakilan EITI Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas ESDM menyoroti potensi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 21 ribu MW, namun pemanfaatannya baru sekitar 4,8 persen. Sementara itu, Bappeda Sumatera Selatan menjelaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk RPJMN, RPJMD, RUED, serta rencana transformasi ekonomi berkeadilan.

Isu sosial juga mengemuka dalam forum ini. Dinas Tenaga Kerja menekankan pentingnya reskilling dan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pekerja yang terdampak penurunan industri batubara. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan perlunya memastikan keterlibatan perempuan dalam transisi energi, baik melalui program pemberdayaan maupun penyusunan kebijakan yang responsif gender.

Forum juga mengangkat praktik baik dari pemerintah kabupaten, seperti Muara Enim yang telah mengembangkan PLTS untuk irigasi pertanian dan desa mandiri energi, serta Banyuasin yang mulai menginisiasi inovasi pengelolaan sampah menjadi energi.

Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat bahwa transisi energi harus dilakukan secara kolaboratif dan inklusif, agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis energi, tetapi juga membawa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Sumatera Selatan. 

Bahan dan dokumentasi dapat dilihat disini