2 Juli 2018 11:42:13
                                        
                                        
                                    
                                                                        
                                Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Keuangan
                                             2 Juli 2018 11:42:13
                                                                                         
                                                 Peraturan & Kebijakan
                                                                                         144
                                        
                                    Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Keuangan
REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN
TATA KELOLA DI SEKTOR KEUANGAN
INDUSTRI EKSTRAKTIF
A. UNDANG-UNDANG
- UU 20/1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 1-UU-Nomor-20-Tahun-1997
- UU 17/2003 Keuangan Negara
 2-UU-17-2003
- UU 33/2004 Perimbangan Keuangan
 3-UU-228-263-UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_2004
    
B. PERATURAN PEMERINTAH
- PP 22/1997 Jenis dan Penyetoran PNBP
 4-PP-22-1997
- PP 01/2004 Tata Cara Penyampaian Rencana & Laporan Realisasi PNBP
 5-PP-Nomor-1-Tahun-2004-tentang-Tata-Cara-Penyampaian-Rencana-dan-Laporan-Realisasi-Penerimaan-Negara-Bukan-Pajak
- PP 55/2005 Dana Perimbangan
 6-PP-55-2005
- PP 29/2009 Tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran PNBP yang terutang
 7-PP-29-TAHUN-2009
- PP 09/2012 Jenis & tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KESDM
 8-PP-9-2012
- PP 27/2017 Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu MIGAS
 9-PP-27-Tahun-2017
    
C. PERATURAN PRESIDEN
- Perpres 28/2015  Kementerian Keuangan
 10-Perpres-28-tahun-2015-tentang-Kementerian-Keuangan
    
D. PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- PMK no. 234 tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
 Download
- PMK no. 50 tahun 2017 Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa 
 12Peraturan-Menteri-Keuangan-no-50-tahun-2017-tentang-pengelolaan-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa
